Detail Kegiatan LPKN Training Center

Padang — Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) kembali menyelenggarakan kegiatan strategis dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 dengan model pembelajaran Blended Learning.

Kegiatan yang berlangsung sejak 07 hingga 23 Mei 2026 ini dilaksanakan melalui kombinasi pembelajaran daring (E-Learning) dan pelatihan tatap muka (offline). Untuk pelaksanaan kelas tatap muka, kegiatan diselenggarakan pada tanggal 21–22 Mei 2026 di Hotel Pangeran City Padang, sedangkan ujian sertifikasi dilaksanakan pada 23 Mei 2026 di Laboratorium Komputer SMKN 2 Padang.

Pelatihan ini menghadirkan Alfi Syukri Rama, S.E., M.M., CCMs. sebagai fasilitator utama. Beliau merupakan Ahli Pengadaan sekaligus Fasilitator ToT LKPP yang telah berpengalaman membimbing berbagai pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang memiliki peran dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Kehadiran para peserta menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap peningkatan kompetensi pengadaan, terutama di tengah tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan profesional.

Hari pertama pelaksanaan tatap muka dimulai dengan registrasi peserta sejak pagi hari. Suasana kegiatan terlihat penuh semangat dan antusiasme. Para peserta tampak siap mengikuti rangkaian pelatihan setelah sebelumnya menyelesaikan tahapan pembelajaran daring selama hampir dua pekan.

Acara pembukaan berlangsung sederhana namun penuh makna. Kegiatan diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa bersama. Selanjutnya panitia LPKN memandu sesi Building Learning Commitment (BLC) guna membangun semangat kolaborasi dan komitmen belajar seluruh peserta selama kegiatan berlangsung.

Memasuki sesi pembelajaran, fasilitator menyampaikan materi mengenai Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam sesi ini peserta diberikan pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip pengadaan pemerintah, regulasi pengadaan, serta peran strategis pengadaan dalam mendukung pembangunan nasional.

Berbeda dari metode pembelajaran formal pada umumnya, penyampaian materi dilakukan secara interaktif dengan pendekatan studi kasus dan diskusi pengalaman lapangan. Hal tersebut membuat suasana kelas menjadi lebih hidup dan komunikatif.

Peserta juga diajak memahami berbagai tantangan pengadaan pemerintah yang sering muncul dalam praktik kerja sehari-hari, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pengadaan.

Pada sesi berikutnya, pembahasan berfokus pada Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Materi ini menitikberatkan pada pentingnya penyusunan perencanaan yang matang sebagai pondasi utama keberhasilan pengadaan.

Fasilitator menjelaskan secara rinci mengenai proses identifikasi kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga strategi penyusunan jadwal pengadaan yang efektif dan efisien.

Antusiasme peserta terlihat ketika sesi diskusi berlangsung. Banyak peserta mengangkat persoalan yang mereka hadapi di instansi masing-masing, terutama terkait penyusunan perencanaan pengadaan yang tepat sasaran dan sesuai ketentuan regulasi.

Setelah istirahat siang, kegiatan dilanjutkan dengan materi Pemilihan Penyedia. Dalam sesi ini peserta mempelajari berbagai metode pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah, teknik evaluasi penawaran, serta tata cara pelaksanaan pemilihan penyedia yang transparan dan akuntabel.

Fasilitator juga memberikan berbagai tips praktis berdasarkan pengalaman lapangan, termasuk bagaimana menghindari kesalahan administratif yang sering terjadi dalam proses pemilihan penyedia.

Hari kedua pelatihan diisi dengan materi yang lebih teknis dan mendalam. Pembelajaran dimulai dengan materi Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Peserta dibekali pemahaman mengenai jenis-jenis kontrak, pelaksanaan kontrak, perubahan kontrak, hingga mekanisme penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pembahasan semakin menarik ketika fasilitator menyampaikan contoh-contoh kasus nyata terkait pengelolaan kontrak yang sering menjadi temuan dalam proses audit dan pemeriksaan.

Selain itu, peserta juga mendapatkan materi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Swakelola. Pada sesi ini dibahas tata cara pelaksanaan swakelola, jenis-jenis swakelola, hingga strategi pengawasan pelaksanaannya agar berjalan efektif dan sesuai ketentuan.

Materi selanjutnya mengenai Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management/SCM) memberikan wawasan baru kepada peserta mengenai pentingnya pengelolaan rantai pasok dalam mendukung keberhasilan pengadaan pemerintah. Peserta mempelajari bagaimana proses distribusi, pengelolaan logistik, dan pengendalian persediaan dapat memengaruhi efektivitas pengadaan barang dan jasa.

Menjelang akhir kegiatan, peserta mengikuti sesi pembahasan try out yang dibagi menjadi dua sesi. Dalam kegiatan ini peserta berlatih mengerjakan soal-soal simulasi ujian sertifikasi PBJP Level-1 sekaligus mendapatkan pembahasan langsung dari fasilitator.

Sesi try out menjadi salah satu bagian yang paling diminati peserta karena membantu mereka memahami pola soal serta strategi menjawab ujian dengan lebih efektif.

Pada hari terakhir, Sabtu 23 Mei 2026, seluruh peserta mengikuti Uji Kompetensi PBJP Level-1 yang diawasi langsung oleh Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP. Pelaksanaan ujian berlangsung tertib dan profesional di Laboratorium Komputer SMKN 2 Padang.

Para peserta terlihat serius dan fokus mengikuti ujian sebagai tahapan akhir dalam memperoleh sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintah Level-1.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan respons positif dari seluruh peserta. Selain meningkatkan pemahaman regulasi, pelatihan ini juga menjadi wadah berbagi pengalaman dan penguatan jejaring profesional antarpeserta dari berbagai instansi.

Melalui pelatihan dan sertifikasi ini, LPKN berharap para peserta mampu menjadi sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan berintegritas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.