Detail Kegiatan LPKN Training Center

Jakarta, 11–12 Juni 2026 – Dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perencanaan, Persiapan, dan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi serta Implementasi E-Katalog Konstruksi Versi 6 Terbaru yang dilaksanakan pada tanggal 11–12 Juni 2026 bertempat di The Tavia Heritage Hotel Jakarta.

Kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, yang menjadi landasan penting dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang modern, transparan, dan akuntabel. Program ini juga menekankan implementasi digitalisasi pengadaan melalui E-Katalog Konstruksi Versi 6, yang saat ini menjadi salah satu instrumen utama dalam percepatan proses pengadaan pemerintah.

Bimtek ini diikuti oleh peserta dari berbagai instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta lembaga lainnya yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa. Antusiasme peserta terlihat sejak awal kegiatan, menunjukkan tingginya kebutuhan peningkatan kompetensi di sektor pengadaan jasa konstruksi yang terus berkembang.

Pembukaan Kegiatan

Kegiatan diawali dengan registrasi peserta yang dilaksanakan oleh panitia LPKN pada pagi hari. Setelah seluruh peserta hadir, acara dilanjutkan dengan sesi pembukaan yang berlangsung secara resmi. Pembukaan diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, serta penyampaian pengantar kegiatan oleh panitia.

Dalam sambutannya, panitia menekankan bahwa pengadaan jasa konstruksi merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap tahapan pengadaan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan harus dilakukan secara profesional, sesuai regulasi, serta mengedepankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

Pendalaman Materi Pengadaan Jasa Konstruksi

Pada sesi pertama, peserta mendapatkan materi mengenai Gambaran Umum dan Landasan Hukum Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah. Dalam sesi ini dijelaskan secara komprehensif mengenai dasar hukum, prinsip pengadaan, serta perkembangan regulasi terbaru yang mengatur pengadaan jasa konstruksi di Indonesia.

Selanjutnya, peserta mempelajari Identifikasi Kebutuhan Pengadaan Jasa Konstruksi, yang menjadi tahapan awal paling penting dalam proses pengadaan. Materi ini menekankan pentingnya analisis kebutuhan yang tepat agar pengadaan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi.

Pada sesi berikutnya, peserta mendalami Perencanaan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dalam pengadaan barang/jasa konstruksi pemerintah. Materi ini memberikan pemahaman mengenai strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Setelah istirahat siang, peserta melanjutkan pembelajaran mengenai Penyusunan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK). Dalam sesi ini dijelaskan bagaimana menyusun spesifikasi yang jelas, terukur, dan tidak mengarah pada penyedia tertentu.

Materi berikutnya adalah Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konstruksi, yang membahas teknik penyusunan harga berdasarkan data pasar, analisis biaya, serta metode perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, peserta mempelajari Penyusunan Rancangan Kontrak Jasa Konstruksi, termasuk jenis kontrak, pengaturan risiko, serta mekanisme pelaksanaan kontrak agar pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.

Hari pertama ditutup dengan materi Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dan Pekerjaan Konstruksi, yang memberikan gambaran lengkap mengenai tahapan pemilihan penyedia hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Implementasi E-Katalog Konstruksi Versi 6

Memasuki hari kedua, fokus kegiatan diarahkan pada implementasi digitalisasi pengadaan melalui E-Katalog Konstruksi Versi 6.

Peserta mendapatkan materi mengenai Kebijakan Umum Katalog Elektronik Sektor Konstruksi, yang menjelaskan arah kebijakan pemerintah dalam transformasi digital pengadaan barang/jasa.

Selanjutnya dibahas Pencantuman Produk dalam Katalog Elektronik Sektor Konstruksi, yang mencakup prosedur, persyaratan, serta mekanisme penyedia dalam menayangkan produk atau jasa di katalog elektronik.

Materi berikutnya adalah Prosedur dan Pelaksanaan e-Purchasing, termasuk tata cara transaksi pengadaan melalui sistem katalog elektronik yang lebih cepat, transparan, dan efisien.

Peserta juga mempelajari Mini-Kompetisi, Negosiasi, Klarifikasi Teknis, dan Dokumentasi e-Purchasing Konstruksi, yang menjadi bagian penting dalam memastikan proses pengadaan tetap kompetitif dan akuntabel.

Simulasi dan Praktik Langsung

Salah satu keunggulan kegiatan ini adalah adanya sesi simulasi yang sangat aplikatif. Peserta mengikuti:

• Simulasi pemilihan produk/jasa konstruksi pada katalog elektronik
• Simulasi transaksi e-Purchasing bagi PPK/Pejabat Pengadaan
• Simulasi negosiasi, mini-kompetisi, dan penyusunan surat pesanan

Melalui simulasi ini, peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mempraktikkan langsung alur pengadaan berbasis sistem elektronik sesuai kondisi nyata di lapangan.

Narasumber dan Fasilitator

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dan fasilitator yang berpengalaman di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu:

• Antonius Lambok Sihombing
• Hilman Fazri

Keduanya memberikan materi secara sistematis, aplikatif, serta disertai studi kasus yang memperkaya pemahaman peserta terhadap implementasi pengadaan jasa konstruksi dan katalog elektronik.

Penutupan Kegiatan

Kegiatan ditutup dengan sesi penyerahan sertifikat pelatihan kepada peserta sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Panitia menyampaikan harapan agar ilmu yang diperoleh dapat diimplementasikan di instansi masing-masing guna meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah.

Melalui Bimbingan Teknis ini, LPKN terus berkomitmen untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM pengadaan agar mampu menghadapi tantangan transformasi digital, khususnya dalam implementasi E-Katalog Konstruksi Versi 6, serta mewujudkan pengadaan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di Indonesia.