Detail Kegiatan LPKN Training Center

Jakarta – Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kompetensi aparatur dan praktisi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 dengan model Blended Learning. Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua tahapan, yakni E-Learning pada 10–24 Juni 2026, dilanjutkan dengan pelatihan tatap muka/offline pada 25–26 Juni 2026, serta ujian sertifikasi pada 27 Juni 2026 yang berlokasi di Tavia Heritage Hotel Jakarta.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya LPKN sebagai lembaga pelatihan yang telah terakreditasi A oleh LKPP dalam mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Pelatihan PBJP Level-1 menjadi salah satu program strategis yang dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman menyeluruh mengenai regulasi, prinsip, tahapan, serta praktik teknis pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Program ini diikuti oleh peserta dari berbagai instansi pemerintah, lembaga, dan unsur profesional yang memiliki peran maupun ketertarikan dalam bidang pengadaan. Dengan pendekatan blended learning, peserta memperoleh kesempatan untuk mempelajari materi dasar secara mandiri melalui e-learning terlebih dahulu, kemudian memperdalam substansi, melakukan diskusi, pembahasan studi kasus, hingga persiapan menghadapi uji kompetensi melalui sesi tatap muka intensif bersama fasilitator berpengalaman.

Pembukaan Kegiatan Berlangsung Tertib dan Penuh Semangat

Rangkaian pelatihan tatap muka dimulai pada Kamis, 25 Juni 2026. Sejak pagi hari, panitia LPKN telah melakukan registrasi peserta dan persiapan teknis pelaksanaan kegiatan mulai pukul 07.30 WIB. Suasana registrasi berlangsung tertib dan penuh antusiasme, seiring kedatangan para peserta yang telah mengikuti tahap e-learning sebelumnya dan bersiap memasuki sesi pendalaman materi secara langsung.

Acara pembukaan berlangsung khidmat dengan rangkaian kegiatan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan pembacaan doa. Selanjutnya, kegiatan dibuka secara resmi melalui sambutan Ketua Umum LPKN, Andi Zabur Rahman, S.Kom., S.Si., MBA. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya penguatan kompetensi sumber daya manusia pengadaan sebagai salah satu faktor utama keberhasilan tata kelola pengadaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Menurutnya, pengadaan barang/jasa pemerintah bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan instrumen strategis pembangunan yang berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan publik, percepatan belanja pemerintah, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, hingga pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, aparatur maupun pelaku pengadaan dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai, tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menerapkannya secara tepat dalam praktik kerja sehari-hari.

Setelah sambutan pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi Building Learning Commitment (BLC) yang dipandu oleh panitia LPKN. Sesi ini bertujuan membangun kesepahaman, komitmen, dan semangat belajar peserta selama mengikuti pelatihan. Melalui BLC, peserta diajak untuk menyamakan persepsi mengenai tujuan pembelajaran, tata tertib kegiatan, target capaian kompetensi, serta pentingnya partisipasi aktif dalam setiap sesi pelatihan.

Hari Pertama: Memperkuat Fondasi Pemahaman PBJP

Memasuki sesi inti hari pertama, peserta mendapatkan materi Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berlangsung mulai pukul 08.30 hingga 10.00 WIB. Materi ini menjadi landasan awal untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai konsep dasar pengadaan, prinsip-prinsip PBJP, tujuan pengadaan pemerintah, pelaku pengadaan, hingga kerangka regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah.

Pembahasan materi pengantar ini menjadi sangat penting karena menjadi fondasi sebelum peserta mendalami tahapan teknis pengadaan yang lebih spesifik. Dalam sesi ini, peserta diajak memahami bagaimana pengadaan pemerintah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil, dan akuntabel. Selain itu, dijelaskan pula posisi strategis PBJP dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan nasional.

Usai sesi pertama, peserta mengikuti break dan foto bersama pada pukul 10.00–10.15 WIB. Momen ini tidak hanya menjadi waktu istirahat singkat, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana membangun keakraban antarpeserta serta dokumentasi kegiatan pelatihan.

Setelah istirahat, pembahasan Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilanjutkan kembali pada pukul 10.15–11.00 WIB. Pada sesi lanjutan ini, materi diperdalam melalui penjelasan lebih teknis mengenai ruang lingkup pengadaan, tahapan umum proses PBJP, serta tantangan implementasi di lapangan. Diskusi interaktif antara fasilitator dan peserta turut memperkaya pemahaman, terutama ketika peserta mengaitkan materi dengan pengalaman nyata di instansi masing-masing.

Selanjutnya, mulai pukul 11.00–12.00 WIB, peserta menerima materi Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sesi ini menekankan bahwa keberhasilan pengadaan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaannya. Dalam pembahasan tersebut, peserta mempelajari pentingnya identifikasi kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis/KAK, penetapan jadwal, penganggaran, konsolidasi pengadaan, hingga pengelompokan paket pekerjaan. Materi ini menjadi krusial karena perencanaan yang baik akan berdampak pada efisiensi proses pengadaan serta meminimalkan potensi kendala pada tahap pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak.

Setelah ishoma pada pukul 12.00–13.00 WIB, sesi Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lanjutan) kembali dilaksanakan pada pukul 13.00–14.30 WIB. Dalam sesi lanjutan ini, peserta diajak memahami keterkaitan antara perencanaan pengadaan dengan perencanaan anggaran, strategi pengadaan, pemanfaatan katalog elektronik, serta penyesuaian metode pengadaan berdasarkan karakteristik kebutuhan. Peserta juga mendapatkan gambaran mengenai bagaimana perencanaan yang matang dapat mendukung pencapaian value for money dalam pengadaan pemerintah.

Materi hari pertama kemudian dilanjutkan dengan topik Pemilihan Penyedia pada pukul 14.30–15.15 WIB. Sesi ini membahas tahapan penting dalam proses pengadaan, yaitu bagaimana penyedia dipilih secara objektif, kompetitif, dan sesuai ketentuan. Peserta mendapatkan pemahaman mengenai berbagai metode pemilihan penyedia, pertimbangan pemilihan metode, tahapan evaluasi, serta prinsip kehati-hatian dalam menjaga integritas proses pengadaan.

Setelah jeda istirahat singkat, materi Pemilihan Penyedia (Lanjutan) berlangsung pada pukul 15.30–17.00 WIB. Pada sesi ini, pembahasan menjadi lebih mendalam dengan menyoroti praktik pelaksanaan pemilihan penyedia, aspek administrasi, teknis, dan harga, hingga potensi permasalahan yang sering muncul dalam proses evaluasi penawaran. Diskusi dalam sesi ini berlangsung cukup dinamis karena banyak peserta yang mengajukan pertanyaan terkait kondisi riil yang mereka hadapi dalam pelaksanaan pengadaan di instansi masing-masing.

Hari Kedua: Pendalaman Kontrak, Swakelola, hingga Manajemen Rantai Pasok

Memasuki Jumat, 26 Juni 2026, peserta kembali mengikuti pelatihan tatap muka dengan fokus materi yang semakin teknis dan aplikatif. Kegiatan dimulai pukul 08.00 WIB dengan pembahasan Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah hingga pukul 10.15 WIB. Materi ini membahas salah satu tahap yang sangat menentukan keberhasilan pengadaan, yaitu pelaksanaan dan pengendalian kontrak.

Dalam sesi ini, peserta mempelajari berbagai aspek penting pengelolaan kontrak, mulai dari jenis-jenis kontrak, substansi kontrak, hak dan kewajiban para pihak, pengendalian pelaksanaan pekerjaan, perubahan kontrak, serah terima hasil pekerjaan, hingga penyelesaian permasalahan kontraktual. Materi ini menjadi sangat relevan karena banyak persoalan pengadaan justru muncul pada tahap pelaksanaan kontrak, bukan hanya pada saat pemilihan penyedia. Oleh sebab itu, pengelolaan kontrak yang baik menjadi kunci untuk memastikan hasil pengadaan sesuai mutu, waktu, biaya, dan sasaran yang telah direncanakan.

Usai jeda istirahat, pelatihan dilanjutkan dengan materi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Swakelola pada pukul 10.30–11.30 WIB. Dalam sesi ini, peserta mendapatkan pemahaman mengenai konsep swakelola sebagai salah satu metode pengadaan yang dapat dipilih pemerintah dalam kondisi tertentu. Pembahasan meliputi pengertian swakelola, tipe-tipe swakelola, perencanaan swakelola, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban pelaksanaannya.

Setelah waktu ishoma, sesi Swakelola (Lanjutan) berlangsung pada pukul 13.30–14.00 WIB untuk memperdalam pembahasan, terutama pada aspek penerapan swakelola dalam program dan kegiatan pemerintah yang membutuhkan keterlibatan langsung instansi, organisasi masyarakat, atau kelompok masyarakat.

Pada sesi berikutnya, peserta memperoleh materi Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management/SCM) pada pukul 14.00–15.30 WIB. Materi ini menjadi nilai tambah dalam pelatihan PBJP Level-1 karena memberikan perspektif yang lebih luas kepada peserta mengenai keterkaitan pengadaan dengan manajemen alur pasok barang dan jasa. Peserta diajak memahami bagaimana pengelolaan rantai pasok yang baik dapat mendukung efektivitas pengadaan, ketersediaan barang/jasa, pengendalian risiko, efisiensi distribusi, hingga peningkatan kualitas layanan organisasi.

Pembahasan SCM juga menegaskan bahwa pengadaan tidak dapat dipandang sebagai proses yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari ekosistem pengelolaan kebutuhan organisasi secara menyeluruh. Dengan memahami rantai pasok, peserta diharapkan mampu melihat pengadaan dari sudut pandang yang lebih strategis, tidak hanya berorientasi pada transaksi, tetapi juga pada keberlanjutan proses bisnis dan penciptaan nilai.

Penguatan Persiapan Ujian melalui Pembahasan Try Out

Sebagai bagian dari persiapan menghadapi uji kompetensi, pada hari kedua peserta mengikuti Pembahasan Try Out Sesi 1 pukul 15.45–16.30 WIB dan Pembahasan Try Out Sesi 2 pukul 16.30–17.15 WIB. Sesi ini menjadi salah satu bagian yang sangat penting karena peserta dapat mengukur pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari selama e-learning maupun tatap muka.

Melalui pembahasan try out, peserta diajak untuk menelaah pola soal, memahami logika jawaban, serta mengidentifikasi area materi yang masih perlu diperdalam. Fasilitator memberikan penjelasan secara rinci terhadap butir-butir soal, termasuk dasar regulasi dan konsep yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, peserta tidak hanya diarahkan untuk menghafal jawaban, tetapi benar-benar memahami substansi yang diujikan.

Setelah itu, kegiatan hari kedua ditutup dengan sesi Verifikasi Buku Regulasi dan Modul Pelatihan pada pukul 17.15–18.00 WIB yang difasilitasi oleh panitia LPKN. Sesi ini bertujuan memastikan kesiapan peserta dalam menghadapi uji sertifikasi keesokan harinya, baik dari sisi administrasi, kelengkapan dokumen, maupun bahan pendukung pembelajaran.

Didukung Fasilitator Berpengalaman dan Kompeten

Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi PBJP Level-1 ini didukung oleh fasilitator yang kompeten dan berpengalaman di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam rangkaian kegiatan ini, pelatihan menghadirkan fasilitator John Piter H Situmorang, Ak., M.Ak., CA, QIA yang dikenal sebagai Ahli Pengadaan dan Fasilitator ToT LKPP, serta Dr. Hermawan, S.E., M.M yang juga merupakan Ahli Pengadaan dan Fasilitator ToT LKPP.

Kehadiran fasilitator yang memiliki pengalaman praktis sekaligus pemahaman regulasi yang kuat menjadi salah satu keunggulan kegiatan ini. Peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga mendapatkan penjelasan berbasis pengalaman lapangan, studi kasus, dan strategi menghadapi tantangan implementasi PBJP di berbagai instansi. Interaksi yang terbangun selama pelatihan menunjukkan antusiasme tinggi peserta dalam mendalami setiap materi, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, dan swakelola.

Uji Kompetensi Sertifikasi PBJP Level-1 Dilaksanakan dengan Pengawasan Resmi

Puncak kegiatan dilaksanakan pada Sabtu, 27 Juni 2026 melalui Uji Kompetensi PBJP Level-1 yang dimulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. Ujian sertifikasi ini menjadi tahapan penting untuk mengukur capaian kompetensi peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran.

Pelaksanaan uji kompetensi berlangsung dengan pengawasan dari Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP, sehingga menjamin kredibilitas, objektivitas, dan akuntabilitas proses sertifikasi. Kehadiran unsur pengawas resmi ini sekaligus menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi PBJP bukan sekadar formalitas, melainkan proses penilaian yang mengukur pemahaman peserta terhadap kompetensi dasar pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai standar yang ditetapkan.

Sebelum ujian dimulai, peserta telah dibekali dengan berbagai materi pokok, latihan soal, serta pembahasan try out yang membantu mereka memetakan kesiapan masing-masing. Dengan bekal tersebut, peserta diharapkan mampu mengikuti ujian dengan lebih percaya diri dan memperoleh hasil yang optimal.

Wujud Nyata Komitmen LPKN dalam Pengembangan SDM Pengadaan

Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan ini kembali menegaskan peran strategis LPKN sebagai lembaga yang konsisten mendukung peningkatan kualitas SDM pengadaan di Indonesia. Di tengah dinamika regulasi, percepatan transformasi digital pengadaan, serta tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, penguatan kompetensi aparatur menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Melalui pelatihan dan sertifikasi PBJP Level-1, peserta tidak hanya dipersiapkan untuk lulus ujian kompetensi, tetapi juga diharapkan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di instansi masing-masing. Pemahaman yang baik mengenai pengantar PBJP, perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, swakelola, hingga manajemen rantai pasok akan sangat membantu peserta dalam mewujudkan proses pengadaan yang lebih tepat sasaran, transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil.

LPKN berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh peserta, baik dalam peningkatan kapasitas individu maupun dalam mendukung tata kelola pengadaan di instansi masing-masing. Ke depan, LPKN akan terus menghadirkan program-program pelatihan dan sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN, pelaku pengadaan, serta para profesional di berbagai sektor.

Dengan terselenggaranya kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 ini, LPKN kembali menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis dalam mencetak sumber daya manusia pengadaan yang unggul, kompeten, dan siap menjawab tantangan pengadaan pemerintah yang semakin kompleks di masa mendatang.