Detail Kegiatan LPKN Training Center

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah serta praktisi pengadaan barang/jasa, Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 dengan metode Blended Learning. Kegiatan ini dilaksanakan pada 19 Februari hingga 07 Maret 2026, yang terdiri dari tahapan E-Learning, pelatihan tatap muka, serta ujian sertifikasi kompetensi.

Tahap pembelajaran daring (E-Learning) dilaksanakan pada 19 Februari – 04 Maret 2026. Pada tahap ini, peserta mempelajari berbagai materi dasar terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari konsep, prinsip, hingga regulasi yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pengadaan. Melalui metode ini, peserta dapat mempersiapkan diri secara optimal sebelum mengikuti sesi pembelajaran tatap muka.

Selanjutnya, kegiatan tatap muka (offline) diselenggarakan pada 05 – 06 Maret 2026 bertempat di Hotel Horison Samarinda. Pelatihan ini dipandu oleh Yeffri Purnama, S.H., CCMS, yang merupakan Ahli Pengadaan sekaligus Fasilitator Training of Trainer (ToT) LKPP. Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, fasilitator menyampaikan materi secara interaktif sehingga peserta dapat memahami proses pengadaan secara komprehensif.

Pada hari pertama, kegiatan dimulai dengan registrasi peserta dan persiapan kegiatan oleh panitia LPKN. Setelah itu dilanjutkan dengan pembukaan resmi, yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan doa sebagai bentuk harapan agar kegiatan berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta.

Selanjutnya, panitia memfasilitasi sesi Building Learning Commitment (BLC) yang bertujuan untuk membangun kesepahaman, komitmen belajar, serta menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan kondusif. Melalui sesi ini, peserta diajak untuk berpartisipasi secara aktif selama proses pelatihan berlangsung.

Materi pelatihan pada hari pertama dimulai dengan Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang membahas prinsip dasar, kebijakan, serta kerangka regulasi yang mengatur pelaksanaan pengadaan di lingkungan pemerintahan. Materi ini kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menekankan pentingnya proses perencanaan yang matang dalam menentukan kebutuhan, metode pengadaan, serta strategi pelaksanaan yang efektif.

Pada sesi berikutnya, peserta mempelajari materi mengenai Pemilihan Penyedia, yang merupakan tahapan penting dalam proses pengadaan. Dalam sesi ini, fasilitator menjelaskan berbagai metode pemilihan penyedia, tahapan evaluasi, serta prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang harus dijaga dalam proses tersebut.

Memasuki hari kedua, pelatihan difokuskan pada materi yang berkaitan dengan tahap pelaksanaan pengadaan. Materi pertama yang dibahas adalah Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang mencakup pengawasan pelaksanaan kontrak, pengendalian mutu pekerjaan, hingga penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul selama masa kontrak berlangsung.

Selanjutnya, peserta mempelajari Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Swakelola, yang menjelaskan mekanisme pelaksanaan kegiatan pengadaan yang dilakukan sendiri oleh instansi pemerintah atau melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku. Materi ini memberikan pemahaman kepada peserta mengenai berbagai jenis swakelola serta prosedur pelaksanaannya.

Materi lain yang tidak kalah penting adalah Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management/SCM), yang membahas bagaimana proses pengadaan berkaitan dengan pengelolaan alur barang, jasa, dan informasi secara terintegrasi. Dalam sesi ini, peserta diajak memahami pentingnya koordinasi antar pihak dalam rantai pasok guna memastikan pengadaan berjalan secara efektif dan efisien.

Menjelang akhir pelatihan, peserta mengikuti sesi pembahasan try out yang dibagi menjadi dua sesi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada peserta mengenai bentuk soal yang akan dihadapi dalam ujian kompetensi. Selain itu, panitia juga melakukan verifikasi buku regulasi dan modul pelatihan sebagai bagian dari persiapan peserta sebelum mengikuti ujian sertifikasi.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pelaksanaan Uji Kompetensi PBJP Level-1 yang dilaksanakan pada Sabtu, 07 Maret 2026. Ujian ini dilaksanakan dengan pengawasan langsung dari Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP, sehingga proses penilaian berjalan secara objektif dan sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.

Melalui kegiatan pelatihan dan sertifikasi ini, diharapkan para peserta dapat meningkatkan pemahaman serta keterampilan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara profesional. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya sistem pengadaan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berintegritas di lingkungan pemerintahan.