Detail Kegiatan LPKN Training Center

Dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, telah diselenggarakan kegiatan Kelas Online Mahir Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 26 – 27 Februari 2026 secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai instansi pemerintah, BUMN, serta praktisi pengadaan dari seluruh Indonesia.

Kegiatan dimulai pada pukul 13.00 WIB dengan proses registrasi peserta yang berlangsung tertib dan lancar. Selanjutnya, acara dibuka secara resmi pada pukul 13.30 WIB yang dipandu oleh moderator. Pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars LPKN, pembacaan doa, serta perkenalan narasumber yang akan memberikan materi selama pelatihan berlangsung.

Sebagai narasumber utama, hadir Dr. H. Fahrurrazi, M.Si, seorang praktisi dan ahli di bidang kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah memiliki pengalaman luas dalam pengelolaan kontrak serta sertifikasi profesional di bidang manajemen kontrak.

Pada sesi materi hari pertama, narasumber menyampaikan secara komprehensif mengenai ketentuan umum, aspek regulasi, serta para pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Peserta diberikan pemahaman mendalam terkait dasar hukum, prinsip-prinsip kontrak, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan kontrak.

Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan pada perumusan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dalam bentuk sederhana, seperti kuitansi, bukti pembayaran/pembelian, serta surat pesanan. Materi ini menekankan pentingnya ketepatan administrasi dan kesesuaian dokumen dengan ketentuan yang berlaku, guna meminimalisir risiko hukum di kemudian hari.

Tidak hanya itu, peserta juga mendapatkan materi lanjutan mengenai perumusan kontrak dalam bentuk SPK (Surat Perintah Kerja) dan surat perjanjian, yang merupakan bentuk kontrak yang lebih kompleks dan memiliki konsekuensi hukum yang lebih besar. Narasumber menjelaskan secara rinci struktur kontrak, klausul penting, serta hal-hal krusial yang harus diperhatikan dalam penyusunan dokumen kontrak.

Memasuki sesi berikutnya, materi difokuskan pada aspek implementasi kontrak, yaitu persiapan pelaksanaan kontrak pengadaan, termasuk perencanaan, kesiapan dokumen, serta koordinasi antar pihak terkait. Peserta diajak memahami pentingnya tahapan awal ini sebagai fondasi keberhasilan pelaksanaan kontrak.

Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kontrak pengadaan, yang mencakup proses realisasi pekerjaan, pengawasan, serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Dalam sesi ini, narasumber juga memberikan berbagai contoh kasus nyata yang sering terjadi di lapangan, sehingga peserta dapat memahami penerapan teori secara praktis.

Selanjutnya, materi mengenai pengendalian pelaksanaan kontrak menjadi salah satu fokus utama. Peserta diberikan wawasan terkait teknik monitoring, evaluasi progres pekerjaan, serta mekanisme pengendalian agar pelaksanaan kontrak tetap berjalan sesuai dengan rencana, baik dari sisi waktu, biaya, maupun kualitas.

Sebagai penutup materi, dibahas pula mengenai pengelolaan risiko dalam pelaksanaan kontrak pengadaan. Narasumber menekankan bahwa setiap kontrak memiliki potensi risiko, baik risiko teknis, administratif, maupun hukum. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi yang tepat agar risiko tersebut dapat diminimalisir dan tidak mengganggu keberlangsungan proyek.

Selama kegiatan berlangsung, peserta terlihat sangat antusias mengikuti setiap sesi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan serta diskusi interaktif yang terjadi antara peserta dan narasumber. Suasana pelatihan yang komunikatif dan aplikatif menjadikan kegiatan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan nilai tambah secara praktis.

Kegiatan pelatihan ditutup pada pukul 15.30 WIB oleh moderator dengan harapan bahwa seluruh peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh dalam pekerjaan masing-masing. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta profesionalisme para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya dalam pengelolaan kontrak yang efektif, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.