Detail Kegiatan LPKN Training Center

Jakarta, 6–7 November 2025 — Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN), sebagai lembaga pelatihan berakreditasi A dari LKPP, kembali menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dua tahapan pembelajaran, yaitu E-Learning pada 21 Oktober – 5 November 2025 dan Tatap Muka Full Online pada 6–7 November 2025. Program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola proses pengadaan barang/jasa secara profesional, efektif, dan sesuai regulasi terkini.

Pembukaan dan Building Learning Commitment

Pelatihan tatap muka dimulai pada Kamis, 6 November 2025, dengan sesi Registrasi Peserta pukul 07.30 WIB. Acara dilanjutkan dengan Building Learning Commitment (BLC) dan pembukaan kegiatan oleh panitia, sebagai bentuk penyamaan persepsi dan motivasi bagi seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan hingga tuntas.

Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat pembuat komitmen dari berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kontrak dan pengelolaan anggaran kegiatan pemerintah.

Materi Pelatihan Hari Pertama

Hari pertama difokuskan pada Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level 2, di mana peserta diberikan kesempatan untuk menyajikan presentasi buku kerja secara individu maupun kelompok.

Fasilitator pelatihan, Atas Yudha Kandita, ST, yang merupakan Ahli Pengadaan sekaligus Fasilitator ToT LKPP, memandu jalannya diskusi dengan interaktif dan aplikatif. Peserta diajak memahami secara mendalam proses perencanaan PBJP, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan spesifikasi, hingga penetapan metode pengadaan yang sesuai.

Setelah sesi presentasi, kegiatan dilanjutkan dengan Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 2, di mana peserta mempelajari teknik pengendalian kontrak, pengawasan pekerjaan, hingga manajemen risiko dalam pelaksanaan kontrak.

Sesi pelatihan hari pertama berlangsung hingga sore hari dengan suasana antusias dan partisipatif. Para peserta tampak aktif berdiskusi dan berbagi pengalaman lapangan terkait tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kontrak di instansi masing-masing.

Materi Pelatihan Hari Kedua

Pada Jumat, 7 November 2025, pelatihan berlanjut dengan fokus pada Jenis Kompetensi Mengelola PBJP Secara Swakelola Level 2. Materi ini menjadi sangat penting mengingat banyak kegiatan pengadaan pemerintah yang dilaksanakan dengan pola swakelola, di mana PPK memiliki peran kunci dalam memastikan efektivitas pelaksanaan, akuntabilitas keuangan, serta ketepatan sasaran output kegiatan.

Selain itu, peserta juga mengikuti sesi revisi dan upload buku kerja, di mana hasil pembelajaran dan studi kasus disusun menjadi dokumen kerja sebagai bukti penerapan kompetensi yang telah diperoleh selama pelatihan.

Di penghujung kegiatan, peserta menjalani Test Evaluasi Akhir dan Post Test untuk mengukur tingkat pemahaman dan capaian kompetensi masing-masing individu.

Fasilitator Profesional dan Pendekatan Interaktif

Kegiatan ini dibimbing langsung oleh Atas Yudha Kandita, ST, yang dikenal berpengalaman dalam memberikan pelatihan di bidang pengadaan pemerintah. Dengan pendekatan interaktif, fasilitator tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga membimbing peserta melalui studi kasus nyata, analisis permasalahan kontrak, serta simulasi pengambilan keputusan yang sering dihadapi oleh para PPK.

Penutupan dan Harapan

Kegiatan diakhiri dengan sesi penutupan yang diwarnai semangat kebersamaan. Peserta menyampaikan apresiasi atas kualitas materi dan penyampaian yang relevan dengan kebutuhan tugas mereka di lapangan.

Melalui pelatihan ini, diharapkan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mampu:

• Menguasai aspek teknis dan administratif dalam pengadaan barang/jasa,

• Menerapkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta

• Mengelola kontrak secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

LPKN terus berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengembangan kapasitas SDM aparatur, khususnya di bidang pengadaan barang/jasa, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing.